ISUPOLITIK.com – Badan Pengawas Pemilus (BAWASLU) DKI Jakarta mengeluarkan pernyataan tentang Program Agus-Sylvi Resmi Dinyatakan Politik Uang.

Program yang di canangkan oleh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor pilihan satu, Agus Harimuti Yudhoyono dan Sylviana Murni oleh BAWASLU dianggap bahwa Program Agus-Sylvi Resmi Dinyatakan Politik Uang. Oleh karena itu, program tersebut dianggap sebagai salah satu pelanggaran kampanye.

Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti menjelaskan, rencana program Rp 1 miliar per RW dikategorikan sebagai politik uang karena program tersebut tidak tercantum dalam visi dan misi yang dilaporkan Agus-Sylvi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.

“Apa yang disampaikan Pak Agus saat itu tidak tercatat dalam visi misi,” kata Mimah di Hotel Grand Cemara, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (1/12/2016).

Meski dinyatakan sebagai politik uang, Mimah menyatakan tidak ada unsur tindak pidana dalam program Rp 1 miliar per RW yang dijanjikan Agus-Sylvi. Oleh karena itu, pelanggaran tersebut dilaporkan ke KPU DKI sebagai pelanggaran administrasi.

“Kami (Bawaslu) duga ada dugaan pelanggaran administrasinya. Maka, dugaan itu kami teruskan pada KPUD. Sanksinya kami serahkan pada KPUD,” kata Mimah.

Program yang di usung oleh Agus ini tentu saja tidak lepas dari bayang bayang ayah nya yang juga selama masa pemerintahan nya menggunakan politik uang atau BLT untuk menenangkan masyarakat yang tidak puas dengan pemerintahan SBY.

Memang model kampanye dengan menggunakan uang masih sangat efektif di masa pilkada DKI ini terutama di kalangan menengah kebawah dan rakyat miskin yang berharap mendapatkan uang gampang.

Agus yang selama masa kampanye nya sangat minim menyuarakan program kerja nya jika nanti berhasil memenangkan Pilgub DKI ini tampak nya tidak mempunyai program unggulan lain nya selain program BLT nya. Dan juga patut di pertanyakan dengan program BLT seperti ini apakah akan berhasil, karena otomatis hanya akan bersifat sementara dan juga hasil nya akan hanya memberatkan anggaran APBD yang berimbas kepada lambatnya pembangunan di Jakarta.

LEAVE A REPLY